Direktur Pembinaan Administrasi Perkara Badilag Buka Diklat Dasar SAPM
Direktur Pembinaan Administrasi Perkara H. Hasbi Hasan Membuka Diklat SAPM
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama tahap kedua bergulir kembali. Hal ini ditandai dengan digelarnya bimbingan dan pelatihan tingkat dasar penjaminan mutu peradilan agama. Perhelatan tersebut dilaksanakan di hotel Harris Centraland Semarang selama empat hari, mulai hari Kamis s.d. Ahad (08-11/03).
Direktur Pembinaan Administrasi Perkara H. Hasbi Hasan mewakili Dirjen Badilag membuka acara tersebut secara resmi Kamis sore (08/03). Hadir dalam acara pembukaan Ketua PTA Jawa Tengah H. Bahruddin Muhammad, Sekretaris Ditjen Badilag H. Tukiran dan Dirbinadmin Perkara H. Hasbi Hasan.
Ketua Panitia Subeno Trio Leksono dalam laporannya menyebutkan bahwa bimbingan dan pelatihan tingkat dasar penjaminan mutu peradilan agama diikuti 101 peserta yang berasal dari perwakilan seluruh PTA se Indonesia yang terdiri dari Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, assesor dan assesor pendamping. Dari PTA Bengkulu sendiri pesertanya adalah Wakil Ketua H. Abd. Hamid Pulungan, Panitera H. Misbahul Munir, Sekretaris Hendriansyah dan assesor Willcovin Alwintara.
Dijelaskan oleh Subeno, bahwa tujuan diklat ini bertujuan untuk mencetak para pembimbing (trainer) dan penilai (assesor) SAPM di lingkungan peradilan agama. Selain itu, ungkapnya lagi, out yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan para trainer dan assesor SAPM.
“Dengan bimbingan dan pelatihan tingkat dasar penjaminan mutu peradilan agama ini akan lahir trainer dan assesor baru SAPM dan menambah keterampilan trainer dan assesor yang sudah ada,” ungkap Subeno menjelaskan.
Sementara itu, Direktur Administrasi Perkara Ditjen Badilag H. Hasbi Hasan dalam sambutannya ketika membuka acara tersebut menyebutkan, bahwa SAPM adalah kelanjutan ISO yang diprakarsai oleh Pengadilan Agama Stabat dan PA-PA lainnya. Namun demikian, ungkapnya lagi, berhubung hasil kajian ahli menemukan bahwa ISO membutuhkan biaya besar dan ruang lingkupnya terbatas, maka dikembangkanlah menjadi SAPM yang biayanya relatif murah dan ruang lingkupnya lebih luas.
“SAPM ini linear dengan ISO yang diprakarsai PA Stabat, bedanya adalah ruang lingkup SAPM lebih luas dan biayanya lebih hemat,” papar H. Hasbi Hasan.
Dijelaskannya lebih lanjut, Ketua MA Hatta Ali telah menetapkan SAPM sebagai program prioritas MA. Oleh sebab itu, tambahnya lagi, SAPM ini harus dilaksanakan seluruh lingkungan peradilan, tak terkecuali lingkungan peradilan agama. Ditjen Badilag, katanya lagi, tahun 2018 akan fokus kepada tiga hal, yaitu melakukan akreditasi PA yang belum terakreditasi, mengakreditasi PTA secara bertahap dan mempertahankan serta meningkatkan status terakreditasi yang diperoleh 98 PA tahun 2017.
“Saya mengajak kita semua untuk berusaha meraih akreditasi PA yang belum terakreditasi dan mempertahankan PA yang sudah terakreditasi,” ujar H. Hasbi Hasan memberikan motivasi.
Acara pembukaan bimbingan dan pelatihan tingkat dasar penjaminan mutu peradilan agama tersebut berjalan dengan tertib dan lancar dan ditutup dengan doa yang dipandu oleh Sekretaris PTA Semarang H. Nursani dan dilanjutkan dengan foto bersama.