Published: Wednesday, 03 February 2021 16:04 | Written by deta | Print | Hits: 2348

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

 

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI​

No.  Pedoman Pengelolaan
 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
 4 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5 Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 6 SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

 

B. PEDOMAN LAINNYA

No.  Pedoman Pengelolaan
 1 Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 2 Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 3 Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
 4 Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
 5 Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 6 Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.