PTA Bengkulu Teleconference Dengan Bagian Kepegawaian
DITJEN BADILAG MA RI

            Untuk meningkatkan updating data pegawai, kaitannya dengan promosi dan mutasi Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bersama dengan bagian kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan teleconference kaitan data pada aplikasi ABS dan SIKEP Mahkamah Agung, jum’at (13/11/2019). Dikesempatan ini, dilakukannya koordinasi data pada aplikasi ABS dan SIKEP Mahkamah Agung yang mana akan dilakukan secara berkala dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, teleconference diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Dr. Abd. Hakim, M.H.I., Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu H. Nursani, S.H., Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Sisli Rudi, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi ibu Helen Semi, S.H., M.H. dan karyawan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terutama admin aplikasi ABS dan SIKEP Mahkamah Agung. Dalam teleconference ini diharapkan kepada admin aplikasi pada setiap satuan kerja untuk terus melakukan update data pada aplikasi ABS dan SIKEP Mahkamah Agung, data yang harus dipenuhi meliputi :           
1.   Laporkan kondisi kesehatan pegawai setiap 2 bulan sekali;         
2.   Data pasangan;      
3.   Alamat data kerja pasangan, agar tidak akan dipisahkan jauh;    
4.   Perbaharui foto terbaru;     
5.   Domisili terakhir/ homebase;         
6.   Data calon Hakim masih ada yang kosong;        
7.   E-doc harus sesuai;          
8.   Apabila hilang harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian;           
9.   Update data untuk tandatangan elektronik;          
10. Laporkan pelaksanaan mutasi (KMA Nomor 48 tahun 2017) paling lambat 1 bulan sudah  
     melaporkan.

         Untuk SPP, SPMT, dan SPMJ harus ditembuskan, jika ada pegawai yang belum dilantik dilampirkan alasannya. Data pada aplikasi ABS dan SIKEP Mahkamah Agung harus 100 % paling lambat 26 Maret tahun 2020 dan temuan-temuan pada data ABS dan SIKEP Mahkamah Agung akan dibahas per Pengadilan Tinggi Agama.