Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Sejarah Singkat PTA

Ketua PTA Bengkulu

PDF Print E-mail
Written by Administrator   

SEJARAH SINGKAT

A. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Memulai sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak terlepas dengan sejarah terbentuknya Propinsi Bengkulu. Propinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967 tanggal 12 September 1967, melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1968 tanggal 5 Juli 1968, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967, Menteri Dalam Negeri 18 November 1968 meresmikan Propinsi Bengkulu sebagai Propinsi ke 8 di pulau Sumatera, maka ditetapkanlah tanggal 18 November sebagai hari jadi Propinsi Bengkulu.

Propinsi Bengkulu awalnya merupakan Keresidenan Bengkulu yang keberadaannya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan, pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia Serikat (RIS), hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1948 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur pertamnya adalah dr.Muhammad Isa berkedudukan di Curup, kemudian sejak agresi militer Belanda ke I, Palembang kembali dikuasai Belanda.

Pembentukan Propinsi Bengkulu dimulai sejak tahun 1947 yang dipelopori oleh Prof. Dr.Hazairin, SH sebagai Residen Bengkulu bersama dengan Muhammad Hasan Bupati Rejang Lebong, sampai tahun 1951. Pada tanggal 16 Oktober 1963 St. Jacub Baktiar dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD-GR Kabupaten Bengkulu Utara mengambil prakarsa membentuk tim yang dikenal dengan  Panitia 9  yang disusul pada tanggal 4 Nopember 1963 DPRD-GR Rejang Lebong memberikan dukungan, tanggal 27 Nopember 1963 DPRD-GR Bengkulu Selatan dan tanggal 12 Desember 1963 DPRD-GR Kotapraja Bengkulu semuanya melalui sidang paripurna mendukung pembentukan Propinsi Bengkulu. Tanggal 15-21 Desember 1963 diadakan musyawarah DPRD-GR se-Keresidenan Bengkulu yang secara aklamasi mendukung pembentukan Propinsi Bengkulu dan tanggal 15 Maret 1964 diadakan kongres rakyat Bengkulu yang menuntut pemerintah pusat agar dalam waktu sesingkatnya memberi status daerah tingkat I kepada daerah Bengkulu yang wilayahnya meliputi Keresidenan Bengkulu, dan pada tanggal 27 Nopember 1965 DPRD-GR Tingkat I Sumataera Selatan dalam sidang paripurna ke II rapat ke 13 secara aklamasi menerima tuntutan rakyat Bengkulu, akhirnya menghadapi tuntutan yang begitu kuat pemerintah pusat melalui DPR-GR setuju meningkatkan Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi daerah tingkat I Bengkulu dengan UU No. : 9 Tahun 1967 tanggal 12 September 1967, berturut-turut sebagai gubernur, H.M. Ali Amin,SH, Drs.H. Abdul Chalik, Suprapto,BA, Drs.H.A. Razie Yachya, Drs.H. Adjis Ahmad, H. Hasan Zen,SH, dan H. Agusrin M. Najamudin,ST.

Pengadilan Agama di Propinsi Bengkulu sebelum dibentuknya Pengadilan Tingkat Banding merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua kewenangan mengadili di tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu merupakan wakil Menteri Agama di Propinsi Bengkulu merupakan koordinator satuan kerja Departemen Agama yang ada didaerah. Pada waktu itu hubungan Pengadilan Agama dengan Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu hanya sebatas koordinasi terutama tentang pembangunan fisik/finansial, sedangkan secara teknis Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah, dengan jarak yang begitu jauh antara Pengadilan Agama di Propinsi Bengkulu dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadikan proses beracara terutama pada tingkat banding sering memakan waktu cukup lama dan biaya yang tinggi, sehingga asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit terpenuhi.

Sesuai Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Pasal 4 (2), atas inisiatif Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbaperais) Dep.Agama RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak H.Zainal Abidin Abubakar, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs.H.Syamsuhadi Irsyad, SH) mengusul kan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang didukung oleh Gubernur Bengkulu (Drs.H.A.Razie Yahya) dan Ketua DPRD Propinsi Bengkulu (H.Baharuddin DJ)

Pada tahun 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pada tahun 1994 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI menyusun rancangan Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan mengajukannya ke DPR RI untuk dibahas dan disetujui menjadi Undang-undang, kemudian pada tahun 1995 RUU tersebut disetujui DPR RI menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1995 yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Bengkulu yang terletak antara 20 118 - 400 30 LS dan 1010 - 1040 BT dengan luas wilayah 19.813 km2 memiliki pantai terluas di asia tenggara yaitu 9.000 km2 , terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya dimana tiap-tiap Kabupaten telah terbentuk Pengadilan Agama Bengkulu, Curup, Arga Makmur dan Manna .

Pada tanggal 13 Desember 1995 setelah diundangkannya Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1995 dilaksanakan penyerahan wilayah yurisdiksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs.Mahyiddin Usman) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Drs.H.Abdul Manan, SH, S.Ip) sekaligus peresmian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam an. Menteri Agama RI yang disaksikan antara lain oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) Mahkamah Agung RI (H.M. Yahya, SH) Gubernur Bengkulu , dan Ketua DPRD Propinsi Bengkulu.



Dalam perjalanan kurun waktu 21 tahun (1995-2016) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah mengalami 5 kali pergantian pimpinan yaitu :

1. Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.Ip,M.Hum periode 1995-1999 yang saat ini sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI

2. Drs.H.Mahyiddin Usman periode 1999-2004.

3. Drs,H. Ahmad Mukhsin Asyrof, SH, MH periode 2004-2007.

4. Drs.H. Matardi E, SH,MH periode 2007 - 2008 memasuki masa purna bhakti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

5. Drs.H.Wildan Suyuthi M, SH,MH priode April 2009 sampai dengan 2012

6. Drs. H. Said Husin, S.H., M.H periode Juli 2012 sampai dengan memasuki masa phurna bhakti bulan Desember 2014.

7. Dra. Hj. Husnaini A., S.H., M.Ag periode Januari 2015 sampai dengan berpulang ke Rahmatullah bulan April 2015.

8. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum periode Mei 2015 sampai dengan Juli 2015 beliau dilantik sebagai Hakim Agung MARI.

9. Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum. periode April 2016 sampai dengan Februari 2017

10.Drs. H. M. Alwi Mallo, S.H., M.H. periode Februari 2017 sampai dengan sekarang


Pembangunann fisik yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 dimulai pengadaan tanah untuk gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu seluas 4.000 m2. dan telah dilaksanakan pembangunan gedung dengan 3 tahap pembangunan, dan terakhir perluasan dan renovasi gedung tahun 2009 dari 732m2 menjadi 1.376 m2 begitu juga dengan pembangunan rumah jabatan Ketua, dengan luas 200 m2 , rumah jabatan Wakil Ketua dengan luas 120 m2 dan perumahan hakim tinggi sampai saat ini sudah dibangun 7 unit perumahan tipe A dengan luas 120 m2 dan semua sudah ditempati oleh Hakim Tinggi.

Dalam kurun waktu 17 tahun ini, juga telah diselesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, gedung kantor Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, gedung kantor Pengadilan Agama Curup Kelas I B dan gedung kantor Pengadilan Agama Manna Kelas II, serta pembangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur tipe B, rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Curup tipe B dan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Manna tipe B dengan luas bangunan 100 m2.

Disamping itu, suatu prestasi ditahun 2009 juga patut dicatat dalam sejarah peradilan agama di Propinsi Bengkulu, dimana telah disetujui kenaikan kelas Pengadilan Agama Arga Makmur dan Pengadilan Agama Curup menjadi kelas I.B, sedangkan Pengadilan Agama Manna belum disetujui dan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2010.

Pada Bulan November 2011 terbentuklah Pengadilan Agama baru di Kabupaten Lebong sebagai kabupaten Pemekaran, dan pada tahun 2013 pembangunan Gedung Pengadilan Agama Lebong selesai.

B. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Syariah di Sumatera. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Argamakmur. Sekarang hanya meliputi 8 (delapan) kecamatan yaitu Gading Cempaka, Ratu Samban, Ratu Agung, Teluk Segara, Sungai Serut, Muara Bangkahulu, Selebar dan Kampung Melayu. Sedangkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bengkulu yaitu sebanyak 67 Kelurahan.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pernah dipimpin oleh 14 orang Ketua yaitu KH. Abd. Manaf (1917-1942), KH. Burhanuddin (1942-1950), KH. Abdul Muthalib (1950-1971), KH. Aminuddin Anas (1971-1977), Drs. Dadang Dimyati (1977-1983), Drs. H. Djajusman MS, Sm, HK (1983-1985) sebagai Pjs. Ketua, Drs. Muchtar Zamzami (1985-1989), Drs. H. Djajusman MS, SH (1989-1995), Drs. Syaroni (1995-1996) sebagai Pjs Ketua, Drs. Mujtahidin, SH (1996-2000), Drs. Sudirman Cik Ani, SH (2000-2002) sebagai Pjs Ketua, Drs. M. Syazili Mathir (2002-2004), Drs. Sudirman Cik Ani, SH (2004-2008),Drs. H. Edy Noerfuady HM, SH, MH (2008-2009), dan Sulhan, SH, M. Hum (2009-2011) dan Drs. Syafri Arul (2011-sekarang).

Gedung Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, telah dibangun sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berdiri tahun 1995 yaitu pada masa Pengadilan Agama Bengkulu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Gedung Pengadilan Agama Bengkulu telah mengalami beberapa kali perbaikan dan pembangunan. Pada Tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu mendapat bangunan gedung baru bertingkat seluas 530 m2. Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mendapat pembangunan gedung bertingkat seluas 800 m2 yang diperuntukkan sebagai ruangan sidang, ruangan kerja, dan aula. Penyelesaian pada tahun 2008.

C. Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 Nomor 23 Tahun 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 oktober 1961.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syariyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No.43/ 1966 tentang perubahan nama Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan keputusan Menteri Agama No.6/ 1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Pengadilan Agama Curup telah dipimpin oleh 7 orang Ketua yaitu, KH. Awaludin (1961-1976), Drs.H.M Zain Sahib(1976-1984), Drs.Habiburrahman(1984-1987), Drs.Ahmad Zawawi H (1987-1994), Drs.Hasanal Basyir(1994-2000), Drs.H.M Syuib, SH(2000-2009), Drs.Aqshaa, MH(2009-2010), Hj. Musla Kartini M. Zein, S.H (2010-2012) dan Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H (2012-sekarang)

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas 1 B mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari PA agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan Volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas II B tersebut, barulah pada 2009 sebagai hadiah ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 PA Curup menerima surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung tentang perubahan Kelas PA Curup dari kelas II menjadi kelas I B Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas pada 12 (dua belas) pengadilan Agama/Mahkamah Syariah kelas II menjadi kelas IB.

D. Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1 B

Cikal bakal Pengadilan Arga Makmur berawal dari Pengadilan Agama Mukomuko yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968 yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Mukomuko berkedudukan di kewedanan Mukomuko. Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Selatan dengan ibukota Kabupaten/ Kotamadya Bengkulu.

Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah tersebut maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 yang isinya pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 menyatakan ex Kewedanan Mukomuko di Mukomuko diubah menjadi Pengadilan Agama Arga Makmur di Arga Makmur dan pada ayat 2 huruf (b) menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Sejak berdiri empat puluh satu tahun yang lalu, Pengadilan Agama Arga Makmur terus berupaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana gedung dan kualitas sumber daya manusia, yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya ini pada akhirnya mendapat penilaian positif dari Mahkamah Agung. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas II secara resmi ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas IB. Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB pernah dipimpin oleh 7 orang ketua yaitu, H. Rasmin Jalil (1970-1979), Plt. Ketua Hamdani (1979-1981), Drs. Ahmad Syahruddin (1981-1996), Drs. M. Syuib (1996-1999), Drs. Syaroni (1999-2005), Drs. Aqshaa, MH (2005-2008), Drs. Tarmizi (2008-2010), Drs. Husniadi (2010-sekarang)

E. Pengadilan Agama Manna Kelas II

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan dan pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1966.

Melalui APBN Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Propinsi di Palembang, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor diareal tanah seluas 1.789 M2 diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Palembang Drs.H Rosihan A.Rasyid Bc.HK pada tanggal 03 Mei 1980 / 18 Jumadil Akhir 1400 H dan dimanfaatkan sampai dengan bulan Januari 2005.

Pada Tahun 2004, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Satu Unit seluas 365 M2 type B senilai Rp 681.000.000,-. Kemudian, melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2005, Pengadilan Agama Manna mendapat Proyek Pembangunan Satu Unit Balai Sidang tidak bertingkat seluas 450 M2 dengan dana Rp 840.000.000,-

Adapun nama-nama yang pernah menjadi pimpinan Pengadilan Agama Manna sejak berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut, KH. Hasan Taman ( Ketua: 1968-1977), Drs. A.Tajudin (Ketua: 1977-1985), Drs. H.Djayusman, MS,SH (Ketua: 1985-1991), H.A Khaidir Ismail, SH (Ketua: 1991-1995), KH. Ishak Asad (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 1995-1996), Drs. H Arzum Ali, SH (Ketua: 1996-2003), Drs. Aqshaa, SH (Wakil Ketua: 2001-2004), Drs. Edy Noerfuady HM, SH (Ketua: 2003-2004), Drs. Syaroni (Ketua: 2004-2008), Drs. Syamsuddin (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 2008 -2009 ), Drs. H. Zulkadri Ridwan, SH (2009-2012), dan Drs. Lizuardi, S.H ( 2012-sekarang)

F. Pengadilan Agama Lebong Kelas II

Atas kegigihan dan kerja keras KPTA Bengkulu Drs. H. Wildan Suyuthi. M, S.H., M.H dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya PA Lebong, maka lahirlah Kepres RI No : 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukkan PA Lebong dan 16 PA lainnya se-Indonesia.PA Lebong bersama 16 Peradilan lainnya diresmikan di Labuhan Bajo oleh Ketua MA RI DR. H. Harifin A Tumpa pada tanggal 16 November 2011.

Pada Tanggal 14 Desember 2011 PA Lebong membuka kantornya di Jalan. Pangeran Zainul Abidin Kelurahan Amen Kecamatan Amen dengan status sewa pakai, dan pada 18 Januari 2012 PA Lebong membuka sidang perdananya dikantor sementara tersebut. Pada Tahun 2012  dimulai pembangunan Gedung PA Lebong di Jl. Raya Argamakmur-Tubei yang dirampungkan pada tahun 2013.

 

Pencarian

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Kalender


Thursday
August 2017
17

Koleksi Foto

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Links Peradilan

E-syariah

Pendapat Anda

Tnggapan Saudara Ttg Web baru Kami?